Pemerintah meminta masyarakat untuk dapat memahami kebijakan pemerintah terkait rencana pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak untuk menjaga kesinambungan anggaran di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/3), mengatakan adanya penolakan kebijakan tersebut oleh sejumlah elemen di masyarakat karena pemahaman yang masih kurang dari rencana tersebut. “Presiden mengetahui hal tersebut, ini mungkin karena dalam pandangan kami, sosialisasi terhadap apa yang seharusnya diterima atau dipahami masyarakat luas terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi belum diterima secara luas oleh masyarakat, oleh sebab itu memang sosialisasi memang perlu. Kami sedang melakukan sosialisasi yang lebih intens dan menyeluruh ke segenap kelompok masyarakat sehingga mereka benar-benar melihat dan bisa pahami alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, ini karena sosialisasi saja dan masih ada waktu untuk berikan pemahaman pada masyarakat,” papar Julian.
Ia mengatakan pemerintah mengambil kebijakan yang oleh sejumlah kalangan tidak populer karena memang kondisi perekonomian dunia yang tidak bersahabat terlebih akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang melebihi asumsi dalam APBN 2012.
“Kebijakan yang untuk sebagian kelompok ini dipandang sebagai kebijakan unpopulis untuk menaikkan harga bbm atau mengurangi subsidi tetapi bisa dilihat sebagai kebijakan yang masuk akal karena kita dalam posisi tidak bisa tidak harus menyesuaikan harga bbm dengan menaikkan harga bbm tapi jangan lupa kita pernah mencapai angka Rp6000, sebelum diturunkan lagi. Jadi kami lihat dalam rasionalnya kenapa pemerintah akhirnya menyesuaikan untuk menaikkan BBM bersubsidi karena ada faktor yang masuk akal. Adjusment dari asumsi 90 dolar as perbarel yang sekarang masuk ke 120, adalah suatu hal yang rasional mestinya,” katanya.
Terkait rencana pemerintah untuk pemberian bantuan langsung sementara yang dipandang oleh beberapa pihak justru memanjakan, Julian mengatakan dalam kondisi perekonomian yang sulit pemerintah harus menolong masyarakat miskin dan sangat miskin antara lain melalui skema tersebut, meski demikian subsidi dalam bentuk lain misalkan untuk pendidikan dan hal lainnya akan tetap dilakukan sehingga kebijakannya berkesinambungan.
“Tidak, bantuan langsung sementara diberikan pada mereka kelompok yang sangat membutuhkan karena terdampak oleh adanya kebijakan baru untuk kenaikan harga BBM bersubsidi nanti, jadi mereka harus diselamatkan dan memang itu tanggung jawab negara untuk menyelamatkan mereka dengan bantuan langsung sementara yang mungkin bisa dilihat dengan beberapa skema, benar-benar prioritas di bidang pangan atau subsidi di bagian lainnya,” kata Julian.